Jokowi Beri Kritik Akibat Ada 27 Ribu Aplikasi Instansi
Jakarta, Morfotech Indonesia_Joko Widodo (Jokowi) memberikan kritik tajam terhadap tingginya jumlah aplikasi instansi pemerintah yang mencapai 27 ribu. Kritik ini disampaikan dalam rapat terbatas yang membahas tentang efektivitas dan efisiensi digitalisasi di sektor pemerintahan.
Naca juga: 5 Game Kompetitif Ini Resmi Sudah Tidak Dapat Dimainkan
Presiden Jokowi menyoroti bahwa jumlah aplikasi yang begitu banyak justru menimbulkan permasalahan baru, seperti tumpang tindih fungsi, inefisiensi operasional, dan kesulitan dalam integrasi data antar instansi. Hal ini dianggap tidak sejalan dengan tujuan awal dari digitalisasi, yaitu untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pelayanan publik.
Dalam peluncuran INA Digital di Istana Negara, Jokowi mengatakan "Tadi 27 ribu aplikasi yang ada. Kemarin kita cek waktu bikin anggaran ada Rp6,2 triliun yang akan dipakai untuk membuat aplikasi baru. Di satu kementerian ada lebih dari 500 aplikasi," Dikutip cnnindonesia.com Jakarta, Rabu (29/5)."
Baca juga: Elon Musk Tiba di Bali Resmikan Layanan Internet Satelit Starlink
Nailul Huda Selaku Ekonom Economic and Law Studies (Celios) menyebut jumlah 27 ribu aplikasi tersebut tak lepas dari ego sektoral masing-masing instansi.
"Jumlah 27 ribu itu bukan efisien namun terkait dengan ego sektoral dan penyerapan anggaran," Ujar Nailul Huda, Rabu (29/5).
Kritik ini muncul setelah hasil audit dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menunjukkan bahwa banyak aplikasi yang dikembangkan tanpa koordinasi yang baik antar instansi. Banyak dari aplikasi tersebut memiliki fungsi yang mirip atau bahkan identik, sehingga tidak jarang terjadi duplikasi usaha dan pemborosan anggaran.
Namun hingga saat ini proyek pembuatan aplikasi atau website masih menjadi ajang perlombaan para pelaku instansi pemerintahan, dikarenakan paling cepat untuk menyerap anggaran. Dan sangat disayangkan banyaknya aplikasi baru justru dinilai tidak efektif untuk masyarakat.
Baca juga: 5 Tablet Rekomendasi Untuk Para Graphic Design!
"Anggaran untuk digitalisasi paling cepat memang bikin aplikasi atau website. Maka ya saya melihat hal itu jadi kewajaran setiap instansi punya aplikasi/web masing-masing. Alhasil ya ada 27 ribu dan itu akhirnya tidak efektif," Ujar Nailul Huda.
Pratama Persadha, Lembaga Riset Keamanan Siber CISSREC mengaku tidak mengetahui terkait 27 ribu aplikasi pemerintahan. Namun ia juga mengatakan bahwa hal tersebut bukanlah hal yang mengagetkan.
"Jika masyarakat ingin mengurus sesuatu ke unit kerja lain maka mereka harus memulai prosesnya dari awal seperti registrasi data penduduk dan sebagaianya, padahal data tersebut sudah pernah diberikan pada unit kerja lainnya dimana masyarakat sebelumnya mengurus administrasi,"Ungkap Pratama (29/5)
Baca juga: 7 Aplikasi Untuk Membuat CV Lebih Efisien
Semoga artikel ini bermanfaat dan jangan lupa juga untuk menyebarkan informasi dan wawasan dalam artikel ini ke teman-teman kalian, ya! Have a nice day (EP).
Baca juga: Perawatan Rutin yang Meningkatkan Kinerja Printer Anda
Butuh jasa Pembuatan aplikasi dan website hubungi: www.morfotech.id
