Kebocoran Data PDN 2021-2024 Diklaim Dijual di Forum Gelap

Jakarta, Morfotech Indonesia_Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) diduga menjadi korban kebocoran data yang serius. Sejumlah data penting kementerian, termasuk data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan akun bank, dilaporkan diretas dan dijual di situs 'gelap' BreachForums. Kebocoran ini mencakup data dari Pusat Data Nasional (PDN) periode 2021 hingga 2024.

Baca juga: Pemerintah Akui Adanya Gangguan Pusat Data Nasional! Hacker Minta Tebusan Hingga 131 Miliar

Dugaan peretasan ini pertama kali diungkap oleh akun X (Twitter) @FalconFeedsio, yang dikenal rutin mempublikasikan bocoran-bocoran data. Dalam unggahannya, akun tersebut memaparkan narasi soal peretasan tersebut serta menyertakan tangkapan layar dari BreachForums. 

Berdasarkan informasi yang diunggah, data-data dari Kominfo ini dijual dengan harga US$121 ribu, yang setara dengan sekitar Rp1,98 miliar. Dikutip cnnindonesia.com, Rabu (3/7/2024)

Pada akun @ditjenaptika kominfo mengatakan "Data Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia untuk Dijual, Data pribadi, sistem keamanan lisensi perangkat lunak, dan dokumen kontrak dari Pusat Data Nasional (PDN) dari tahun 2021 hingga 2024 dijual dengan harga U$121.000, (3/7)

Pada akun tersebut juga menjelaskan bahwa dari serangan siber ini melampirkan data sampel yang mencakup informasi lisensi perangkat lunak, Nomor Induk Karyawan, hingga rincian akun bank.

BreachForums dalam unggahannya menggunakan tulisan bahasa inggris, namun masih diselipkan kata-kata lokal sebagai contoh "personalia, kontraktual, hingga pusat data nasional".

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Kominfo mengenai kebocoran data tersebut. Namun, dugaan kebocoran data tersebut diklaim berkaitan dengan insiden Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya yang mengalami serangan ransomware. Hal ini sangat menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan publik, terutama terkait dengan keamanan data pribadi yang disimpan oleh pemerintah. 

Pakar keamanan siber mengimbau agar pihak Kominfo segera mengambil langkah cepat, termasuk melakukan investigasi menyeluruh dan meningkatkan sistem keamanan data mereka. Langkah ini penting untuk mencegah terulangnya insiden serupa di masa mendatang. Namun dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) belum ada respons.

Akibat serangan ransomware, sebagian besar data pusat yang dihuni 282 institusi pemerintah pusat dan daerah terkunci dan belum bisa dipulihkan hingga saat ini

Pelaku serangan meminta tebusan sebesar US$8 juta atau sekitar Rp131,8 miliar untuk membuka kuncinya. Namun kominfo menegaskan bahwa tidak akan membayar tebusan tersebut. 

Baca juga: Waspada Hacker! Serangan Ransomware Meningkat, Korban Terbanyak dari Sektor Ritel

Kasus kebocoran data ini menjadi pengingat penting akan pentingnya keamanan data di era digital. Pemerintah dan lembaga terkait diharapkan dapat meningkatkan upaya perlindungan data untuk menjaga kepercayaan publik dan mencegah kerugian yang lebih besar di masa mendatang.

Sebagai penutup, kejadian ini menunjukkan bahwa ancaman keamanan siber tidak dapat diabaikan dan harus menjadi prioritas utama bagi semua pihak yang mengelola data sensitif.

Semoga artikel ini bermanfaat dan jangan lupa juga untuk menyebarkan informasi dan wawasan dalam artikel ini ke teman-teman kalian, ya! Have a nice day (EP).

Baca juga: Mengenal Apa Itu Dark Web? Pengertian dan 7 Mitosnya

Butuh jasa pembuatan aplikasi dan website hubungi: www.morfotech.id