Kebijakan Baru China Segel Catatan Pelanggaran Ringan seperti Narkoba Picu Kecaman Publik
Pemerintah China menerapkan kebijakan kontroversial mulai 1 Januari 2025, yang menyegel catatan pelanggaran ringan termasuk penggunaan narkoba. Aturan ini menyatakan bahwa rekam jejak pelanggaran tersebut tidak lagi terlampir pada informasi identitas pribadi seseorang. Hal ini bertujuan melindungi privasi warga, namun justru memicu gelombang kecaman dari masyarakat luas. Banyak netizen di platform media sosial China mengecam kebijakan ini karena dianggap melindungi pelaku kejahatan ringan dan melemahkan penegakan hukum. Kebijakan ini diterbitkan oleh Kementerian Keamanan Publik China, yang mengatur bahwa catatan pelanggaran minor tidak boleh dibagikan ke organisasi atau individu mana pun, kecuali untuk kebutuhan investigasi otoritas negara.
Secara spesifik, aturan baru mencakup pelanggaran administratif seperti penggunaan narkoba ringan, perjudian kecil, prostitusi, serta pelanggaran lalu lintas minor. Catatan ini sebelumnya tercatat dalam sistem informasi pribadi dan dapat diakses oleh pemberi kerja atau lembaga keuangan, yang sering menghambat pelaku mendapatkan pekerjaan atau pinjaman. Dengan penyegelan ini, pelaku diharapkan mendapat kesempatan kedua untuk membangun hidup normal. Namun, kritik muncul karena dianggap membuka celah bagi penyalahgunaan, terutama di tengah kampanye anti-narkoba ketat China yang telah menangkap jutaan orang dalam dekade terakhir. Pakar hukum memperingatkan bahwa transparansi berkurang bisa merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.
Kecaman publik meledak di Weibo dan Douyin, dengan tagar terkait kebijakan ini menjadi trending. Banyak warga khawatir bahwa penyegelan catatan akan menyulitkan korban melacak pelaku, serta memungkinkan residivis lolos dari pengawasan. Seorang pengguna Weibo menulis bahwa kebijakan ini seperti memberikan amplop merah kepada penjahat kecil, sementara pemerintah membela dengan argumen rehabilitasi sosial. Data menunjukkan bahwa China memiliki lebih dari 1,2 juta catatan pelanggaran narkoba aktif, dan penyegelan ini bisa memengaruhi jutaan orang. Respons ini mencerminkan ketegangan antara privasi data dan keamanan publik di era pengawasan digital masif China.
Implikasi kebijakan ini luas, terutama dalam konteks teknologi pengawasan seperti sistem kredit sosial China. Sistem tersebut selama ini mengintegrasikan catatan pelanggaran untuk menentukan skor warga, memengaruhi akses layanan publik. Dengan penyegelan, algoritma pengawasan mungkin perlu direvisi, membuka diskusi tentang etika data di negara dengan populasi 1,4 miliar. Bagi perusahaan tech China seperti Huawei dan Tencent, ini bisa berarti penyesuaian sistem verifikasi identitas. Secara global, kebijakan ini menarik perhatian aktivis hak asasi manusia yang melihatnya sebagai langkah progresif menuju privasi lebih baik, meski di tengah kritik domestik.
Di balik kontroversi, kebijakan ini menyoroti evolusi hukum China menuju pendekatan restoratif justice, di mana pelanggaran ringan tidak lagi menghantui seumur hidup. Namun, keberhasilan tergantung implementasi ketat untuk mencegah penyalahgunaan. Bagi Indonesia, ini menjadi pelajaran berharga dalam menyeimbangkan privasi data dengan penegakan hukum di era digital. Pantau perkembangan lebih lanjut untuk melihat dampak nyata di masyarakat China.
Iklan Morfotech whatsapp +62 811-2288-8001 website https://morfotech.id
